Bukapesan.com,– Borok dalam pengelolaan keuangan PT Bank Sulselbar akhirnya terbuka lebar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Republik Indonesia Nomor 52/LHP/XIX.MKS/12/2022, ditemukan enam persoalan material yang mencoreng prinsip kehati-hatian perbankan serta tata kelola penyaluran kredit menengah dan korporasi sepanjang tahun 2021 hingga semester I tahun 2022.
Temuan ini tidak sekadar menjadi catatan administratif di atas kertas, melainkan sebuah lonceng peringatan atas rapuhnya sistem pengawasan bank milik daerah tersebut.
Dalam laporan tersebut, BPK menyoroti kekacauan pengelolaan dana pihak ketiga yang berujung pada pemborosan keuangan bank akibat pembayaran bunga deposito dan pengenaan pajak yang tidak sesuai aturan, dengan nilai minimal mencapai Rp1,43 miliar. Ironisnya, di sisi lain terdapat kekurangan pembayaran bunga deposito milik pemerintah daerah sebesar Rp592 juta.
Tak kalah mencolok, pembelian Medium Term Notes (MTN) PT SNP dilakukan tanpa didukung analisis biaya operasional, kualitas kredit, hingga penetapan batas risiko (risk limit). Akibatnya, bank dihadapkan pada ancaman nyata gagal bayar atas penempatan dana korporasi nonbank tersebut.
Sorotan paling tajam tertuju pada kucuran fasilitas kredit bernilai fantastis yang melanggar prinsip kehati-hatian dan membuka celah kerugian masif:
PT MTP (Kredit Modal Kerja Rp150 Miliar): Disetujui tanpa mitigasi risiko side streaming (penggunaan dana tidak sesuai peruntukan), penerapan diskresi yang abai terhadap kondisi riil debitur, serta perpanjangan fasilitas yang tidak aman.
CV IS dan PT BJ: Ditemukan pelanggaran covenant (ketentuan perjanjian kredit) serta lemahnya monitoring yang memicu potensi kredit macet masif—masing-masing Rp32,16 miliar untuk CV IS dan Rp109,22 miliar untuk PT BJ.
Refinancing PT MTP (Rp100 Miliar): Persetujuan pembiayaan kembali ini terbukti menabrak ketentuan Dewan Syariah Nasional serta mengabaikan analisis risiko restrukturisasi.
Secara akumulatif, total potensi fasilitas macet dari ketiga entitas tersebut mencapai sekitar Rp391,38 miliar.
Buruknya tata kelola ini semakin sempurna dengan ditemukannya ketidakakuratan penetapan kolektibilitas kredit pada core banking system. Dampaknya fatal: perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan / NPL) menjadi tidak akurat, seolah menutupi kondisi riil kesehatan bank dari publik.(*)
