MAKASSAR – Tata kelola keuangan dan penyaluran kredit di PT Bank Sulselbar tersangkut skandal serius. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 29 Desember 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tegas menyimpulkan bahwa penyaluran kredit menengah dan korporasi pada tahun 2021 hingga semester I tahun 2022 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dalam semua hal yang material.
Dokumen pemeriksaan bernomor 52/LHP/XIX.MKS/12/2022 ini menelanjangi setidaknya enam persoalan krusial yang mengancam kesehatan finansial bank milik daerah tersebut, mulai dari kekacauan pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga kucuran kredit jumbo tanpa mitigasi risiko yang memadai.
1.Pemborosan Bunga Deposito dan “Utang” ke Pemda
Laporan BPK menemukan bahwa pembayaran bunga deposito serta pengenaan pajaknya dilakukan di luar ketentuan yang berlaku. Akibatnya, PT Bank Sulselbar mengalami pemborosan keuangan akibat pembayaran bunga yang lebih tinggi dengan nilai minimal mencapai Rp1.438.353.163,39. Ironisnya, di saat yang sama, bank justru tercatat memiliki kekurangan pembayaran bunga deposito milik Pemerintah Daerah sebesar Rp592.045.089,95.
2.Pembelian MTN PT SNP Tanpa Analisis Risiko
Langkah manajemen menempatkan dana pada instrumen surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT SNP dilakukan secara serampangan. Pembelian tersebut terbukti tidak didukung oleh analisis biaya operasional, evaluasi kualitas kredit, hingga penetapan batas risiko (risk limit) bagi korporasi nonbank. Kondisi ini meninggalkan ancaman nyata berupa potensi gagal bayar (default) atas piutang surat berharga tersebut.
3.Kredit Jumbo PT MTP: Rp150 Miliar Tanpa Mitigasi
Sorotan paling tajam diarahkan pada persetujuan fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp150.000.000.000,00 kepada PT MTP. BPK mendapati bahwa bank mengabaikan mitigasi risiko terhadap potensi penggunaan dana yang menyimpang dari peruntukannya (side streaming). Pemberian diskresi (exception) kredit diberikan tanpa memadai dalam menilai kondisi debitur, ditambah perpanjangan fasilitas yang menabrak prinsip kehati-hatian—berujung pada potensi baki debet yang terancam tidak tertagih.
4.Pelanggaran Covenant di CV IS dan PT BJ
Lemahnya fungsi monitoring dan kepatuhan kembali terlihat pada kucuran fasilitas kredit untuk CV IS dan PT BJ yang mengabaikan prinsip kehati-hatian serta kebijakan Pundi Usaha Rakyat. Pelanggaran covenant (ketentuan dalam perjanjian kredit) dibiarkan begitu saja, hingga melahirkan potensi macet dengan angka yang fantastis, diantaranya CV IS: Sebesar Rp32.162.252.952,00, PT BJ: Sebesar Rp109.225.309.798,00
5.Refinancing PT MTP Rp100 Miliar Tabrak Aturan Syariah
Belum selesai dengan kredit modal kerja, PT MTP kembali mendapat karpet merah berupa persetujuan refinancing (pembiayaan kembali) sebesar Rp100.000.000.000,00. BPK menemukan bahwa restrukturisasi dan pembiayaan ini tidak sejalan dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional serta mengabaikan analisis risiko pembiayaan, sehingga memicu potensi kerugian macet dalam skala besar.
Jika seluruh potensi kemacetan dari fasilitas PT MTP, CV IS, dan PT BJ diakumulasikan, angka risikonya menembus kisaran Rp391,38 miliar, sebuah bom waktu bagi likuiditas bank.(*)
